KHL 2009 Jabar

25 11 2009

“INFO Hasil rapat Dewan Pengupahan Propinsi JABAR”
Pada hari ini tanggal 21 Oktober 2009.
Serikat Pekerja MENOLAK – Asosiasi Pengusaha Indonesia SETUJU – Pemerintah belum menentukan sikap.
Rekomendasi akan tetap di ajukan ke Gubernur Jabar sebelum tgl 28 Oktober 2009. Dengan ada atau tidaknya kenaikan Upah Minimum Propinsi Jawa Barat untuk Tahun 2010 beserta alasannya.
Rencana hari ini (nanti siang) ada rapat lagi untuk meminta saran dari Lembaga KerjaSama Tripartit Propinsi Jabar.
INFO KHL (Kebutuhan Hidup Layak) dari tiap Kabupaten dan Kota yg sdh di rekomendasikan ke Prop. Jawa Barat
Di urut berdasarkan dari nilai nominal terkecil KHLnya:
Kab. Sukabumi ………. Rp. 757.616,-
Kab. Kuningan …………. Rp. 758.010,-
Kota Sukabumi ………… Rp. 773.244,-
Kab. Majalengka ………. Rp. 801.366,-
Kota Cirebon …………… Rp. 851.527,-
Kab. Indramayu ……….. Rp. 854.145,-
Kab. Banjar …………….. Rp. 859.742,-
Kota Tasikmalaya …….. Rp. 870.862,-
Kab. Cirebon …………… Rp. 876.960,-
Kota Bogor ……………… Rp. 902.720,-
Kab. Ciamis ……………. Rp. 952.110,-
Kab. Garut ……………… Rp. 965.701,-
Kab. Tasikmalaya …….. Rp. 973.647,-
Kab. Bandung Barat…… Rp. 1.068.590,-
Kab. Bekasi ……………. Rp. 1.205.128,-
Kota Bekasi ……………. Rp. 1.225.243,-
Kab. Karawang ………… Rp. 1.262.963,-

Iklan




DRAFT UU Kawasan Ekonomi Khusus

15 10 2009

UU_KEK_PJAN_2008





UU NO 21 TAHUN 2000 TENTANG SERIKAT PEKERJA/SERIKAT BURUH

12 10 2009

UU NO 21 TAHUN 2000

TENTANG
SERIKAT PEKERJA/SERIKAT BURUH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

  1. bahwa kemerdekaan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pikiran baik secara lisan maupun secara tulisan, memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, serta mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum merupakan hak setiap warga negara;
  2. bahwa dalam rangka mewujudkan kemerdekaan berserikat pekerja,/buruh berhak membentuk dan mengembangkan serikat pekerja/serikat buruh yang bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab;
  3. bahwa serikat pekerja/serikat buruh merupakan syarat untuk memperjuangkan, melindungi, dan membela kepentingan dan kesejahteraan pekerja/buruh beserta keluarganya, serta mewujudkan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan;
  4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, b, c perlu ditetapkan undang-undang tetang Serikat Pekerja/ Serikat Buruh;

Mengingat :

  1. Pasal 5 ayat (1), pasal 20 ayat (2), pasal 27, dan pasal 28 Undang-undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Pertama Tahun 1999;
  2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1956 tentang Persetujuan Konvensi Organisasi Perburuhan Internasional Nomor 98 mengenai Berlakunya Dasar-Dasar daripadanya Hak Untuk Berorganisasi dan untuk Berunding Bersama (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1050) ;
  3. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG SERIKAT PEKERJA/SERIKAT BURUH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

  1. Serikat pekerja/serikat buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun diluar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis dan bertanggungjawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja dan buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya.
  2. Serikat pekerja/serikat buruh di perusahaan adalah serikat pekerja/serikat buruh yang didirikan oleh para pekerja/buruh yang didirikan oleh para pekerja/buruh di satu perusahaan atau di beberapa perusahaan.
  3. Serikat pekerja/serikat buruh diluar perusahaan adalah serikat pekerja/serikat buruh yang didirikan oleh pekerja/buruh yang bekerja diluar perusahaan.
  4. Federasi serikat pekerja/serikat buruh adalah gabungan serikat pekerja/serikat buruh.
  5. Konferensi serikat pekerja/serikat buruh adalah gabungan federasi serikat pekerja/serikat buruh.
  6. Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk yang lain.
  7. Pengusaha adalah :
    1. orang perorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan perusahaan milik sendiri;
    2. orang perorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;
    3. orang perorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b yang berkedudukan diluar wilayah Indonesia.
    4. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perorangan, persekutuan, atau badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara, yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan memberi upah atau imbalan dalam bentuk yang lain.
    5. Perselisihan antar serikat pekerja/antar serikat buruh, federasi dan konferensi serikat pekerja/serikat buruh adalah perselisihan antara serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konferensi serikat pekerja/serikat buruh, serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konferensi serikat pekerja/serikat buruh lain, karena tidak adanya persesuaian paham mengenai keanggotaan serta pelaksanaan hak dan kewajiban keserikat pekerja.
    6. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.

BAB II

ASAS, SIFAT, DAN TUJUAN

Pasal 2

  1. Serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh menerima Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-undang Dasarf 1945 sebagai Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  2. Serikat pekerja atau serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh mempunyai asas yang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 3

Serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh mempunyai sifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab.

Pasal 4

  1. Serikat Pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh bertujuan memberikan perlindungan, pembelaan hak dan kepentingan, serta meningkatkan kesejahteraan yang layak bagi pekerja/buruh dan keluarganya.
  2. Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh mempunyai fungsi :
    1. sebagai pihak dalam pembuatan perjanjian kerja bersama dan penyelesaian perselisihan industrial;
    2. sebagai wakil pekerja/buruh dalam lembaha kerja sama dibidang ketenagakerjaan sesuai dengan tingkatannya;
    3. sebagai sarana menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan sesuai dengan peraaturan perundang-undangan yang berlaku;
    4. sebagai sarana penyalur aspirasi dalam memperjuangkan hak dan kepentingan anggotanya;
    5. sebagai perencana, pelaksana, dan penanggung jawab pemogokan pekerja/buruh sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
    6. sebagai wakil pekerja/buruh dalam memperjuangkan kepemilikan saham dalam perusahaan.

BAB III

PEMBENTUKAN

Pasal 5

  1. Setiap pekerja/buruh berhak membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh.
  2. Serikat pekerja/serikat buruh dibentuk oleh sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang pekerja/buruh.

Pasal 6

  1. Serikat pekerja/serikat buruh berhak membentuk dan menjadi anggota federasi serikat pekerja/serikat buruh.
  2. Federasi serikat pekerja/serikat buruh dibentuk oleh sekurang-kurangnya 5 (lima) serikat pekerja/serikat buruh.

Pasal 7

  1. Federasi serikat pekerja/serikat buruh berhak membentuk dan menjadi anggota konfederasi serikat pekerja/serikat buruh.
  2. Konfederasi serikat pekerja/serikat buruh dibentuk oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) federasi serikat pekerja/serikat buruh.

Pasal 8

Penjenjangan organisasi serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh diatur dalam anggaran dasar dan /atau anggaran rumah tangganya.

Pasal 9

Serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh dibentuk atas kehendak bebas pekerja/buruh tanpa tekanan atau campur tangan pengusaha, pemerintah, partai politik, dan pihak manapun.

Pasal 10

Serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh dapat dibentuk berdasarkan sektor usaha, jenis pekerjaan, atau bentuk lain sesuai dengan kehendak pekerja/buruh.

Pasal 11

  1. Setiap serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh harus memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
  2. Anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya harus memuat :
    1. nama dan lambang;
    2. dasar negara, asas, dan tujuan;
    3. tanggal pendirian;
    4. tempat kedudukan;
    5. keanggotaan dan kepengurusan;
    6. sumber dan pertanggungjawaban keuangan; dan
    7. ketentuan perubahan anggaran dasar dan/atau anggaran rumah tangga.

BAB IV

KEANGGOTAAN

Pasal 12

Serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh harus terbuka untuk menerima anggota tanpa membedakan aliran politik, agama, suku bangsa, dan jenis kelamin.

Pasal 13

Keanggotaan serikat pekerja/serikat buruh federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya.

Pasal 14

  1. Seorang pekerja /buruh tidak boleh menjadi anggota lebih dari satu serikat pekerja/serikat buruh disatu perusahaan.
  2. Dalam hal seorang pekerja/buruh dalam satu perusahaan ternyata tercatat pada lebih dari satu serikat pekerja/serikat buruh, yang bersangkutan harus menyatakan secara tertulis satu serikat pekerja/serikat buruh yang dipilihnya.

Pasal 15

Pekerja/buruh yang menduduki jabatan tertentu di dalam satu perusahaan dan jabatan itu menimbulkan pertentangan kepentingan antara pihak pengusaha dan pekerja/buruh, tidak boleh menjadi pengurus serikat pekerja/serikat buruh diperusahaan yang bersangkutan.

Pasal 16

  1. Setiap serikat pekerja/serikat buruh hanya dapat menjadi anggota dari satu federasi serikat pekerja/serikat buruh.
  2. Setiap federasi serikat pekerja/serikat buruh hanya dapat menjadi anggota dari satu konfederasi serikat pekerja/serikat buruh.

Pasal 17

  1. Pekerja/buruh dapat berhenti menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh dengan pernyataan tertulis.
  2. Pekerja/buruh dapat diberhentikan dari serikat pekerja/serikat buruh sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan/atau anggaran rumah tangga serikat pekerja/serikat buruh yang bersangkutan.
  3. Pekerja/buruh, baik sebagai pengurus maupun sebagai anggota serikat pekerja/serikat buruh yang berhenti atau diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tetap bertanggung jawab atas kewajiban yang belum dipenuhinya terhadap serikat pekerja/serikat buruh.

BAB V

PEMBERITAHUAN DAN PENCATATAN

Pasal 18

  1. Serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh yang telah terbentuk memberitahukan secara tertulis kepada instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat untuk dicatat.
  2. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan dilampiri :
    1. daftar nama anggota pembentuk;
    2. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
    3. susunan dan nama pengurus.

Pasal 19

Nama dan lambang serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh yang akan diberitahukan tidak boleh sama dengan nama dan lambang serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh yang telah tercatat terlebih dahulu.

Pasal 20

  1. Instansi pemerintah, sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1), wajib mencatat dan memberikan nomor bukti pencatatan terhadap serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (2), Pasal 7, ayat (2), Pasal 11, Pasal 18 ayat (2), Pasal 19, selambat-lambatnya 21 (dua puluh satu) hari kerja terhitung sejak tanggal diterima pemberitahuan.
  2. Instansi pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dapat menangguhkan pencatatan dan pemberian nomor bukti pencatatan dalam hal serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (2), Pasal 7 ayat (2), Pasal 11, Pasal 18 ayat (2), dan Pasal 19.
  3. Penangguhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dan alasan-alasannya diberitahukan secara tertulis kepada serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh yang bersangkutan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterima pemberitahuan.

Pasal 21

Dalam hal perubahan anggaran dasar dan/atau anggaran rumah tangga, pengurus serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh memberitahukan kepada instansi pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal perubahan anggaran dasar dan/atau anggaran rumah tangga tersebut.

Pasal 22

  1. Instansi pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), harus mencatat serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (2), Pasal 7 ayat (2), Pasal 11, Pasal 18 ayat (2), dan Pasal 19 dalam buku pencatatan dan memeliharanya dengan baik.
  2. Buku pencatatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus dapat dilihat setiap saat dan terbuka untuk umum.

Pasal 23

Pengurus serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh yang telah mempunyai nomor bukti pencatatan harus memberitahukan secara tertulis keberadaannya kepada mitra kerjanya sesuai dengan tingkatannya.

Pasal 24

Ketentuan mengenai tata cara pencatatan diatur lebih lanjut dengan keputusan menteri.

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 25

  1. Serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh yang telah mempunyai nomor bukti pencatatan berhak :
    1. membuat perjanjian kerja bersama dengan pengusaha;
    2. mewakili pekerja/buruh dalam menyelesaikan perselisihan industrial;
    3. mewakili pekerja/buruh dalam lembaga ketenagakerjaan;
    4. membentuk lembaga atau melakukan kegiatan yang berkaitan dengan usaha peningkatan kesejahteraan pekerja/buruh;
    5. melakukan kegiatan lainnya di bidang ketenagakerjaan yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
    6. Pelaksanaan hak-hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 26

Serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh dapat berafiliasi dan/atau bekerja sama dengan serikat pekerja/serikat buruh internasional dan/atau organisasi internasional lainnya dengan ketentuan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 27

Serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh yang telah mempunyai nomor bukti pencatatan berkewajiban :

  1. melindungi dan membela anggota dari pelanggaran hak-hak dan memperjuangkan kepentingannya;
  2. memperjuangkan peningkatan kesejahteraan anggota dan keluarganya;
  3. mempertanggungjawabkan kegiatan organisasi kepada anggotanya sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

BAB VII

PERLINDUNGAN HAK BERORGANISASI

Pasal 28

Siapapun dilarang menghalang-halangi atau memaksa pekerja/buruh untuk membentuk atau tidak membentuk, menjadi pengurus atau tidak menjadi pengurus, menjadi anggota atau tidak menjadi anggota dan/atau menjalankan atau tidak menjalankan kegiatan serikat pekerja/serikat buruh dengan cara :

  1. melakukan pemutusan hubungan kerja, memberhentikan sementara, menurunkan jabatan, atau melakukan mutasi;
  2. tidak membayar atau mengurangi upah pekerja/buruh;
  3. melakukan intimidasi dalam bentuk apapun ;
  4. melakukan kampanye anti pembentukan serikat pekerja/serikat buruh.

Pasal 29

  1. Pengusaha harus memberikan kesempatan kepada pengurus dan/atau anggota serikat pekerja/serikat buruh untuk menjalankan kegiatan serikat pekerja/serikat buruh dalam jam kerja yang disepakati oleh kedua belah pihak dan/atau yang diatur dalam perjanjian kerja bersama.
  2. Dalam kesepakatan kedua belah pihak dan/atau perjanjian kerja bersama dalam ayat (1) harus diatur mengenai:
    1. jenis kegiatan yang diberikan kesempatan;
    2. tata cara pemberian kesempatan;
    3. pemberian kesempatan yang mendapat upah dan yang tidak mendapat upah

BAB VIII

KEUANGAN DAN HARTA KEKAYAAN

Pasal 30

Keuangan serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh bersumber dari :

  1. iuran anggota yang besarnya ditetapkan dalam anggaran dasar atau anggaran rumah tangga;
  2. hasil usaha yang sah; dan
  3. bantuan anggota atau pihak lain yang tidak mengikat.

Pasal 31

  1. Dalam hal bantuan pihak lain, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c, berasal dari luar negeri, pengurus serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh harus memberitahukan secara tertulis kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  2. Bantuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digunakan untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan anggota.

Pasal 32

Keuangan dan harta kekayaan serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh harus terpisah dari keuangan dan harta kekayaan pribadi pengurus dan anggotanya.

Pasal 33

Permintaan atau pengalihan keuangan dan harta kekayaan kepada pihak lain serta investasi dana dan usaha lain yang sah hanya dapat dilakukan menurut anggaran dasar dan/atau anggaran rumah tangga serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh yang bersangkutan.

Pasal 34

  1. Pengurus bertanggung jawab dalam penggunaan dan pengelolaan keuangan dan harta kekayaan serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh.
  2. Pengurus wajib membuat pembukuan keuangan dan harta kekayaan serta melaporkan secara berkala kepada anggotanya menurut anggaran dasar dan/atau anggaran rumah tangga serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh yang bersangkutan.

BAB IX

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 35

Setiap perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh diselesaikan secara musyawarah oleh serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh yang bersangkutan.

Pasal 36

Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 tidak mencapai kesepakatan, perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X

PEMBUBARAN

Pasal 37

Serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh bubar dalam hal :

  1. dinyatakan oleh anggotanya menurut anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
  2. perusahaan tutup atau menghentikan kegiatannya untuk selama-lamanya yang mengakibatkan putusnya hubungan kerja bagi seluruh pekerja/buruh di perusahaan setelah seluruh kewajiban pengusaha terhadap pekerja/buruh diselesaikan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  3. dinyatakan dengan putusan Pengadilan.

Pasal 38

  1. Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c dapat membubarkan serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh dalam hal:
    1. serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh mempunyai asas yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945;
    2. pengurus dan/atau anggota atas nama serikat pekerja/serikat buruh terbukti melakukan kejahatan terhadap keamanan negara dan dijatuhi pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
    3. Dalam hal putusan yang dijatuhkan kepada para pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, lama hukumnya tidak sama, maka sebagai dasar gugatan pembubaran serikat pekerja/sserikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh digunakan putusan yang memenuhi syarat.
    4. Gugatan pembubaran serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diajukan oleh instansi pemerintah kepada pengadilan tempat serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh yang bersangkutan berkedudukan.

Pasal 39

  1. Bubarnya serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh tidak melepaskan para pengurus dari tanggung jawab dan kewajibannya, baik terhadap anggota maupun pihak lain.
  2. Pengurus dan/atau anggota serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh yang terbukti bersalah menurut keputusan pengadilan yang menyebabkan serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh dibubarkan, tidak boleh membentuk dan menjadi pengurus serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh lain selama 3 (tiga) tahun sejak putusan pengadilan mengenai pembubaran serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

BAB XI

PENGAWASAN DAN PENYIDIKAN

Pasal 40

Untuk menjamin hak pekerja/buruh berorganisasi dan hak serikat pekerja/serikat buruh melaksanakan kegiatannnya, pegawai pengawas ketenagakerjaan melakukan pengawasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 41

Selain penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, juga kepada pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang ketenagekerjaan diberi wewenang khusus sebagai penyidik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melakukan penyidikan tindak pidana.

BAB XII

SANKSI

Pasal 42

  1. Pelanggaran terhadap Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (2), Pasal 7 ayat (2), Pasal 21 atau Pasal 31 dapat dikenakan sanksi administratif pencabutan nomor bukti pencatatan serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh.
  2. Serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh yang dicabut nomor bukti pencatatan kehilangan haknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a, b, dan c sampai dengan waktu serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh yang bersangkutan telah memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (2), Pasal 7 ayat (2), Pasal 21 atau Pasal 31.

Pasal 43

  1. Barang siapa yang menghalang-halangi atau memaksa pekerja/buruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
  2. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan tindak pidana kejahatan.

BAB XIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 44

  1. Pegawai negeri sipil mempunyai hak dan kebebasan untuk berserikat.
  2. Hak dan kebebasan berserikat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pelaksanaannya diatur dengan undang-undang tersendiri.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 45

  1. Pada saat diundangkannya undang-undang ini serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh yang telah mempunyai nomor bukti pencatatan yang baru sesuai dengan ketentuan undang-undang ini selambat-lambatnya 1 (satu) tahun terhitung sejak mulai berlakunya undang-undang ini.
  2. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak undang-undang ini mulai berlaku, serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh yang tidak menyesuaikan diri dengan ketentuan undang-undang ini dianggap tidak mempunyai nomor bukti pencatatan.

Pasal 46

Pemberitahuan pembentukan serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh yang telah diajukan, tetapi pemberitahuan tersebut belum selesai diproses saat undang-undang ini mulai berlaku, harus diproses menurut ketentuan undang-undang ini.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penetapannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 4 Agustus 2000
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ABDURRAHMAN WAHID

Diundangkan di jakarta
pada tanggal 4 Agustus 2000
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DJOHAN EFFENDI





UU KEK, Hanya Untungkan Pemodal Besar

12 10 2009

Karawang, beritabaru.com – Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Kabupaten Karawang menilai diberlakukannya Undang-undang Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) akan menambah penderitaan kaum buruh, karena hanya memberi keuntungan bagi para pemodal besar.

“Adanya Undang-undang KEK itu tidak berarti bagi kemajuan perekonomian dan daya saing nasional, tapi akan berdampak negatif terhadap kehidupan masyarakat, di antaranya keuntungan bagi para pemodal besar, eksploitasi sumber daya, dan penghisapan surplus ekonomi,” kata Ketua FSPMI Karawang, Abda Khair Mufti di Kerawang, Minggu (11/10).

Menurut dia, dampak negatif terhadap kehidupan masyarakat lainnya adalah akan menghancurkan industri nasional, membebani anggaran negara, dan utang luar negeri tidak signifikan dalam mengurangi penggangguran, serta mengancam hak-hak buruh.

Keberadaan badan usaha atau swasta yang diperbolehkan mendirikan KEK, ujar dia, hanya akan menguntungkan pemodal besar, baik pemodal dalam dan luar negeri karena bertujuan untuk menarik investasi asing dengan berbagai fasilitas infrastruktur yang lengkap dan modern.

Atas hal itu, Abda mengkhawatirkan kebijakan KEK bukan hanya menjadi jalan lapang bagi masuknya modal asing untuk mengeruk sumber daya alam (SDA) Indonesia, tapi juga semakin tidak terkontrolnya pihak asing dalam melakukan berbagai aktivitas penanaman modalnya.

“Sisi lain, tidak ada jaminan kalau kinerja sebuah kawasan KEK dalam menarik investasi asing dapat berkorelasi positif dengan neraca perdagangannya, karena menghancurkan industri nasional,” ucap Abda. (*)http://www.beritabaru.com/index.php?option=com_content&view=article&id=4967:uu-kek-hanya-untungkan-pemodal-besar&catid=67:ekonomi&Itemid=87





10 DAMPAK NEGATIF KAWASAN EKONOMI KHUSUS ( KEK )

12 10 2009


Peneliti Institute for Global Justice (IGJ)

Bersandar pada pasal 31 Undang-Undang Penanaman Modal (UUPM) No. 25 tahun 2007, awal November tahun lalu, pemerintah mengajukan draf Rancangan Undang-Undang Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) kepada DPR-RI.
Dan seperti gayung bersambut pertengahan Januari lalu sejumlah gubernur yang mengajukan daerahnya ditetapkan sebagai KEK, juga mendatangi DPR. Agendanya; mendesak legislatif segera mengesahkan RUU tersebut. Para gubernur meyakini bahwa KEK akan menjanjikan kemajuan ekonomi pada daerah.
Tapi benarkah KEK akan membawa kesejahteraan, atau justru sebaliknya menawarkan sesuatu yang tidak berarti bagi kemajuan perekonomian dan daya saing nasional, serta berimplikasi luas terhadap kehidupan masyarakat?
Jika RUU tersebut dipaksakan menjadi undang-undang, maka akan menimbulkan dampak negative yang luas terhadap kehidupan masyarakat, di antaranya; (1) Menguntungkan pemodal besar, (2) Eksploitasi sumberdaya dan penghisapan surplus ekonomi, (3) Menghancurkan industri nasional, (4) Membebani anggaran negara dan utang luar negeri, (5) Tidak signifikan dalam mengurangi penggangguran, serta mengancam hak-hak buruh, (6) Fasilitas fiskal yang terlampau luas, (7) Mengurangi pendapatan daerah, (8) Sumber konflik agraria, (9) Mengancam lingkungan hidup, dan (10) Mengabaikan kepentingan nasional.

1. Menguntungkan asing dan pemodal besar

Sebagaimana diatur pada pasal 5, ayat 1 draf RUU KEK; ” Pembentukan KEK dapat diusulkan oleh badan usaha, pemerintah kabupaten/kota atau pemerintah propinsi kepada Dewan Nasional”
Keberadaan badan usaha (swasta) yang diperolehkan mendirikan KEK, hanya akan menguntungkan pemodal besar baik dari dalam maupun luar negeri. Terlebih kawasan semacam ini dibangun dengan tujuan untuk menarik investasi asing dengan berbagai fasilitas infrastruktur yang lengkap dan modern, serta insentif fiskal yang menarik.
Batamindo Industrial Park (BIP) dan Bintan Industrial Estate (BIE) merupakan dua kawasan yang dibangun oleh Salim Group bekerja sama dengan Singapore Technologies Industries (sekarang Semb Corp Industries)—anak perusahaan investasi pemerintah Singapura Temasek Holdings—dan Jurong Town Corporation (JTC)—sebuah perusahaan pembangunan infrastruktur industri terkemuka Singapura.
BIP adalah kawasan industri yang memiliki luas 280 hektar, sedangkan Bintan Industrial Estate (BIE) yang diproyeksikan dibangun di lahan seluas 4000 hektar, namun sejak pertama kali dioperasikan tahun 1994 kawasan ini tak kunjung mengalami penambahan perluasan dari 170 hektar.

Pembangunan BIP dan BIE sengaja dimaksudkan sebagai tempat relokasi bagi kegiatan perakitan produk-produk yang bernilai rendah dari Singapura. Pada awal dekade 1980-industri Singapura tumbuh dengan pesat, akibatnya Negara itu membutuhkan tempat untuk merelokasi kegiatan industrinya yang bernilai rendah.
Hasil penelitian MAS (Monetary Authority of Singapore) dan EDB (Economic Development Board) merekomendasikan dipilihnya Batam, dan pulau-pulau lain di propinsi Kepulauan Riau (Kepri) sebagai tempat relokasi alternatif yang paling logis untuk mengatasi masalah booming industri Singapura yang terjadi kala itu.
Dalam perkembangannya, Singapura tidak hanya membangun kawasan industri, melalui Singapore Economic Development Board (SEDB)—semacam Badan Koordinasi Penanaman Modal di Indonesia—Negara tersebut juga ikut berperan dalam mempromosikan dan memasarkan kawasan Batam dan Bintan kepada investor asing. Dampaknya lalu lintas investasi asing ke kawasan ini dikendalikan penuh SEDB.
Dalam kaitannya dengan rencana pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus di sejumlah daerah, jika Rancangan Undang-Undang (RUU) Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) disahkan DPR-RI. Pemerintah berencana akan mengkerjasamakannya kembali dengan Singapura dengan mencontoh pembangunan pulau Batam, Bintan dan Karimun sebagai pilot project.

2. Lokasi Eksploitasi Sumberdaya Alam dan Penghisapan Surplus Ekonomi

Dengan berbagai fasilitas fiskal dan investasi yang diberikan, KEK dikhawatirkan bukan hanya menjadi jalan lapang bagi masuknya modal asing untuk mengeruk sumber daya alam Indonesia. Namun juga semakin tidak terkontrolnya pihak asing dalam melakukan berbagai aktivitas penanaman modalnya.
Seperti tercantum dalam pasal 4 RUU KEK; Kawasan Ekonomi Khusus harus terletak pada posisi yang dekat dengan jalur perdagangan internasional atau berdekatan dengan jalur pelayaran internasional di Indonesia atau pada wilayah potensi sumber daya unggulan.
Dalam kasus usulan pembangunan KEK Dumai, kawasan itu dikhawatirkan justru menjadi jalan lapang bagi investasi asing untuk mengeruk sumber daya alam Indonesia. Dumai adalah satu kota di wilayah Propinsi Riau, dan tidak berada di jalur perdagangan international, kendati demikian Dumai mempunyai sumber daya unggulan: Minyak. Cadangan minyak bumi yang berada di lahan konsesi PT. Caltex Pasific Indonesia (CPI) saja diperkirakan masih tersisa sekitar 28 miliar barrel. Sejak beroperasi di Riau tahun 1952 hingga kini, CPI baru memproduksi 10 miliar barrel. Bahkan di tahun 1973 produksi CPI bisa mencapai satu juta barrel per hari, sementara produksi saat ini CPI berkisar antara 600 ribu hingga 700 ribu barrel per hari.[1]
Di sisi lain tidak ada jaminan bahwa kinerja sebuah kawasan KEK dalam menarik investasi asing dapat berkorelasi positif dengan neraca perdagangannya. Neraca perdagangan Batam misalnya, sampai akhir tahun 2007 terus mengalami kerugian. Total ekspor non-migas selama periode Jan-Nov 2007 senilai US$ 7.3 milyar sementara nilai impor non-migas ke wilayah Batam selama periode yang sama sebesar US$ 8.9 miliar. Data perdagangan tersebut mengindikasikan bahwa Batam memiliki ketergantungan pada impor yang sangat tinggi.
Kondisi ini tidak lepas dari investasi asing (PMA) di industri-industri berteknologi tinggi, seperti farmasi, kimia, elektronik, consumer goods, alat-alat listrik selama ini, bukanlah merupakan proses manufaktur dalam arti sebenarnya, tetapi proses penggabungan, pengepakan, dan assembling. Sehingga menimbulkan ketergantungan yang begitu tinggi terhadap impor bahan baku, input perantara, dan komponen lainnya. Ketergantungan ini disebabkan tidak adanya penyediaan domestik dan industri-industri pendukung serta lemahnya keterkaitan produksi antar industri di dalam negeri.
Kawasan Ekonomi Khusus seperti Batam pada akhirnya hanya menjadi tempat yang empuk bagi penghisapan surplus ekonomi oleh pihak asing. Industri yang berkembang adalah industri-industri yang bersifat footlose sehingga rendah dalam penggunaan bahan mentah dan faktor produksi dalam negeri secara masif, dan mengakibatkan keperluan utang yang besar karena selisih di antara impor dengan ekspor menjadi besar.

3. Menghancurkan Industri Nasional

Pada bagian lain, fasilitas pembebasan pajak dan bea masuk yang pada mulanya untuk menarik minat investasi asing justru menjadi faktor hancurnya industri nasional. Pengalaman Batam menunjukkan bahwa daerah tersebut justru dimanfaatkan oleh perusahaan eksportir dan importer baik dalam maupun luar negeri sebagai tempat transit bagi produk-produk mereka untuk selanjutnya di re-ekspor ke negara lain.
Seperti dikutif oleh harian Kontan Edisi 30 Oktober 2008 Direktur Pengawasan Barang Beredar dan Jasa Departemen Perdagangan (Depdag) Sahrul Sampurna mengatakan, Pemerintah akan mengambil kebijakan menutup seluruh perdagangan internasional lewat Pulau Batam untuk beberapa produk tertentu seperti garmen, elektronika, makanan dan minuman, mainan anak-anak dan sepatu. Pulau Batam dianggap sebagai tempat paling rawan masuknya produk-produk selundupan yang kemudian lari ke pasar Pulau Jawa sehingga berkontribusi pada hancurnya industri garmen di pulau Jawa.
Contohnya, produk tekstil asal China yang dieskpor ke Batam, kemudian di Batam, produk tersebut diganti labelnya (made in Indonesia), untuk selanjutnya dikirim ke Amerika Serikat melalui Batam dengan preferensi Bea Masuk 0%. Ekspor tekstil “Produk China made in Batam” tersebut telah merenggut kuota produsen tektil di pulau Jawa dan daerah lain. Celakanya lagi sebagian dari produk tekstil yang diimpor dari China tersebut merebes ke pasar di Pulau Jawa.

4. Membebani Anggaran Negara dan Utang Luar Negeri

Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus membutuhkan anggaran yang tidak kecil, sementara sumber pembiayaan bukan hanya berasal dari APBD, namun juga APBN. Di tengah kondisi keuangan Negara yang morat-marit, KEK bisa menjadi alasan bagi pemerintah untuk kembali mengajukan pinjaman ke luar negeri.
Contohnya, sumber pembiayaan pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus Batam selama ini, ternyata berasal dari pinjaman luar negeri. Data Departemen Keuangan melaporkan, anggaran yang dialokasikan kepada Batam Otorita Batam (BOB) tahun 2007 sebesar Rp 282,4 miliar, tahun 2008 Rp 248 miliar, dan tahun 2009 Rp 215 miliar.
Dari Rp 282,4 miliar yang dialokasikan bagi kegiatan BOB tahun 2007, Rp 115 miliar bersumber dari pinjaman/hibah luar negeri (phln). Tahun 2008 terjadi penurunan alokasi anggaran yakni sebesar Rp 248 miliar, di mana Rp 180 miliar adalah phln, begitu juga rencana untuk anggaran tahun 2009 nanti, dari Rp 215 miliar yang telah disetujui, Rp 75 miliar di antaranya bersumber dari pinjaman luar negeri. Sementara alokasi untuk Sabang, tahun 2007 sebesar Rp 215 miliar, naik menjadi Rp 441 miliar tahun 2008 dan tahun 2009 sebesar Rp 421 miliar.
Anggaran yang begitu besar tersebut justru akan lebih bermanfaat jika digunakan bagi pembangunan infrastruktur industri perminyakan nasional, dibandingkan dengan digunakan seperti saat ini yang hanya ditujukan bagi masuk industri bernilai rendah hasil relokasi dari Negara lain yang rendah dalam penyerapan tenaga kerja dan tidak signifikan dalam berkontribusi terhadap perekonomian nasional.
Terlebih bila dicermati dengan baik, biaya yang akan dikeluarkan pemerintah untuk pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus tidak sebandingan dengan revenues yang akan diterimanya.

5. Tidak Signifikan dalam Menyerap Pengangguran dan Mengancam Hak-Hak Buruh

Argumen utama yang selalu dibangun pemerintah dalam pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus adalah menarik investasi asing, dan menyerap pengangguran sehingga menurunkan angka kemiskinan.
Namun realita selalu berkata sebaliknya. Dalam kasus Batam meski investasi swasta (asing dan domestik) menunjukan trend kenaikan, namun rendah dalam penyerapan tenaga kerja. Tahun 1998 total investasi swasta mencapai US$ 5,166 juta, naik menjadi US$ 5,351 juta tahun 1999, dan pada tahun 2000 meningkat menjadi US$ 6,113 juta, namun trend kenaikan tersebut tidak diikuti kemampuan dalam menyerap tenaga kerja. Pada tahun 1998 penerimaan angkatan kerja mencapai 53,02 persen, kemudian turun menjadi 41,76 persen tahun 1999, dan kembali turun menjadi 34,01 persen pada tahun 2000.
Di sisi lain, upah yang diterima buruh tidak sebanding dengan Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Tahun 2008 upah yang diterima pekerja di Batam sebesar Rp 960 ribu sementara KHL mencapai Rp 1,4 juta, begitu juga tahun 2009, hasil survey BPS Batam menyatakan KHL di kota itu sebesar Rp 1,7 juta, sementara UMK Kota Batam tahun 2009 hanya sebesar Rp 1,04 juta.
Kondisi ini yang mendorong jumlah penduduk miskin di propinsi Kepri tersebut semakin meluas, Data BPS Kepri tahun 2007 menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin mencapai 33,408 kepala keluarga (KK) dari total penduduk yang berjumlah 700 ribu jiwa.
Yang tidak kalah mengkhawatirkan adalah terpasungnya hak-hak buruh di dalam Kawasan Ekonomi Khusus, terutama menyangkut hak berorganisasi. Pasal 43 ayat (1) RUU KEK mengatur bahwa dalam kawasan khusus dibentuklah satu serikat buruh.

Pasal 43

(1) Untuk memperjuangkan kepentingan, menyalurkan aspirasi pekerja/buruh di KEK dibentuk 1 (satu) Serikat Pekerja/Serikat Buruh (2) Pekerja/Buruh dapat menjadi anggota atau tidak menjadi anggota Serikat Pekerja/Serikat Buruh.

Pasal 44

(1) Pada perusahaan yang telah terbentuk Serikat Pekerja/Serikat Buruh dibuat Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara Serikat Pekerja/Serikat Buruh dengan pengusaha. (2) PKB memuat antara lain ketentuan atau persyaratan: a. Pekerjaan yang dilakukan melalui lembaga penyedia jasa tenaga kerja atau pekerjaan yang diserahkan kepada perusahaan lain; b. Hak dan kewajiban para pihak lainnya.

Rasionalisasi jumlah organisasi buruh di dalam KEK, dimaksudkan untuk meredam gejolak buruh dan memudahkan perusahaan mengendalikan aktivitas buruh. Ini sejalan dengan tuntutan pengusaha yang meminta terjaminnya iklim investasi. Rasionalitas ini jelas bertentangan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan (UU 13/2003), Undang-Undang Serikat Buruh/Serikat Pekerja (UU 21/2000 atau UU SB/SP), serta Undang-Undang Pengadilan Hubungan Industrial (UU 2/2004 atau UU PHI).

6. Fasilitas Fiskal yang Terlalu Banyak

Fasilitas yang begitu luas diberikan kepada KEK tidak sebanding dengan penerimaan yang diperoleh pemerintah, terlebih lagi jika dibandingkan biaya yang akan dikeluarkan pemerintah untuk pembangunan kawasan ini. Pengalaman kasus Batam menunjukkan penerimaan yang diperoleh Negara yang berasal dari pajak tidak sebanding dengan potensi kerugian (Potential Lose) yang diderita akibat pemberian fasilitas fiskal. Menurut catatan LPEM UI, tahun 1998 potential lose yang diderita mencapai Rp 4,7 triliun sementara penerimaan negara dari Batam pada tahun 1999 hanya sebesar Rp 874 miliar. Pada bagian lain total investasi yang ditanamkan pemerintah hingga akhir 1999 sebesar US$ 1,6 miliar meningkat US$ 100 juta dari tahun sebelumnya yang hanya sebesar US$ 1,5 milyar. Pembangunan KEK jelas bertentangan dengan kebijakan pemerintah yang setiap tahun mematok kenaikan penerimaan dari pajak.

Sumber: Merajut Batam Masa Depan, Heri Muliono, 2000

7. Mengurangi Pendapatan Daerah

Pembangunan KEK bukan hanya akan mengurangi pendapatan Negara akibat pemberian insentif fiskal, dan Bea Masuk, tetapi juga berpotensi besar mengurangi pendapatan Pemerintah Daerah. Seperti draft RUU KEK pasal 34 ayat (1); ” Setiap Wajib Pajak yang melakukan usaha di KEK diberikan insentif berupa pembebasan atau keringanan pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”
Padahal pembangunan kawasan ini mensyaratkan infrastruktur yang memadai dan lengkap sebagaimana tercantum dalam pasal 4 huruf d draf RUU KEK. Pembangunan infrastruktur tersebut tentu membutuhkan pembiayaan yang tidak kecil, sementara sumber pendanaan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur seperti tertulis dalam draft RUU pasal 12 tidak hanya berasal dari APBN namun juga APBD.
Potensi pendapatan yang berkurang akibat pembebasan pajak daerah dan retribusi daerah, akan mempersulit posisi keuangan daerah untuk membiayai pembangunan maupun pemeliharaan infrastruktur di dalam KEK sendiri.

8. Sumber Konflik Agraria

Pembentukan KEK yang membutuhkan lahan yang luas dapat menjadi sumber konflik agraria. Pada Januari 2000, sekitar 1000 warga desa menyerbu BIE (Bintan Industrial Estate) dan mematikan generator listriknya, satu bulan kemudian yakni Februari 2000, Salim Group (salah satu pemegang saham BEI) dituntut atas pencaplokan lahan secara illegal oleh petani Bintan.
Di India seperti dilaporkan Voice of Human Right, pada 15 Maret 2007 11 petani Nandigram, 80 mil selatan Kolkata – dulu Calcutta di wilayah Benggala Barat, tewas setelah bentrokan dengan aparat keamanan. Penggusuran para petani tersebut terkait dengan rencana pemerintah daerah setempat mendirikan Kawasan Ekonomi Khusus. Kebijakan pembentukan KEK ini ditolak Bhumi Ucched Pratirodh (Komite Perlawanan Pengambil-alihan Tanah) yang dibentuk petani Benggala.
Menurut Amit Kiran Deb, pejabat pemerintah setempat, seperti dikutip dari Voice of Human Rights, sejak kekerasan meletus di Nandigram awal Januari 2007, telah menimbulkan 18 jiwa melayang. Sedangkan dalam bentrokan 15 Maret 2007 itu 39 orang terluka, termasuk 14 polisi, serta 11 petani meninggal dunia.
Dalam pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus di sejumlah daerah kelak, jika RUU KEK disahkan tidak menutup kemungkinan konflik perebutan lahan yang memakan korban hingga tewas seperti yang terjadi di India.

9. Mengancam Lingkungan Hidup

Seperti dilansir Investor Daily (7 Januari 2008), pemerintah tidak akan memberlakukan Peraturan Presiden (Perpres) No. 111 tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha Tertutup dan Bidang Usaha Terbuka dengan Persyaratan atau dikenal Daftar Negatif Investasi (DNI) di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) jika UU KEK diberlakukan.
Kebijakan pemerintah ini, sejalan dengan pasal 37 draf RUU KEK yang berbunyi: “Dalam KEK tidak berlaku ketentuan yang mengatur bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal kecuali yang dicadangkan untuk UKMK.”
Dengan tidak diberlakukan DNI dalam KEK, maka Industri Bahan Kimia yang dapat merusak lingkungan, seperti: Penta Chlorophenol, Dichloro, Diphenyl Trichloro Elhane (DDT), Dieldrin, Chlordane, Carbon Tetra, Chloride, Chloro Fluoro Carbon, (CFC), Methyl Bromide, Methyl, Chloroform, Halon, dan Industri Bahan Kimia Skedul-I, Konvensi Senjata Kimia (Sarin, Soman, Tabun Mustard, Levisite, Ricine, Saxitoxin, VX, dll) dapat didirikan di dalam KEK. Industri semacam ini jelas dapat merusak Lingkungan Hidup.

10. Mengabaikan Kepentingan Nasional

Disamping Batam, praktek Kawasan Ekonomi Khusus juga terjadi di Sabang, Aceh. Melalui terbitnya UU No 3/1970 tentang Perdagangan Bebas Sabang dan UU No 4/1970 tentang ditetapkannya Sabang sebagai Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas. Dan karena Sabang dituding menjadi pintu penyelundupan, pemerintah kemudian mengeluarkan UU No 10/1985 yang mencabut status FTZ Sabang. Sejak itu Sabang kembali menjadi daerah pabean biasa.
Dalam perkembangan selanjutnya, pada tahun 1998 Kota Sabang dan Kecamatan Pulo Aceh dijadikan sebagai Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) dengan Keppes No. 171 tanggal 28 September 1998. Selanjutnya pada tahun 2000 di era Presiden KH. Abdurrahman Wahid, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang No. 2 tahun 2000 tanggal 1 September 2000 selanjutnya disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang. Tapi dalam perkembangannya kinerja Sabang tidak seperti yang diharapkan., ini karena pemerintah kurang serius menggarap Sabang.
Padahal secara geo-ekonomi dan geo-politik, letak Sabang jauh lebih strategis dibandingkan Batam, Bintan dan Karimun. Jika Sabang dikembangkan dengan serius oleh pemerintah, tidak menutup kemungkinan Sabang dapat memotong jalur perdagangan Selat Malaka. Di samping itu jika kelak pembangunan jalur Terusan Kra-Mengkong yang berada di wilayah Thailand dan Vietnam yang bertujuan memotong jalur perdagangan selat Malaka selesai, maka Indonesia dapat mengantisipasinya melalui pengembangan pelabuhan bebas Sabang.
Melihat realita tersebut, maka pemerintah dan DPR harus mempertimbangkan kembali RUU KEK. Pemerintah juga perlu mengkaji ulang pemberlakuan Kawasan Ekonomi Khusus di Pulau Batam, Bintan dan Karimun. Pemberian konsesi kepada Singapura dalam pengembangan di tiga pulau itu justru menempatkan daerah itu sebagai sub-ordinat dari Singapura.
Dalam pengembangan BBK, pemerintah juga harus melihat ulang aspek strategis posisi BBK dalam kaitan dengan dinamika regional. BBK akan dapat tumbuh dengan lebih baik dan cepat jika kawasan itu dikembangkan sebagai basis logistik industri perminyakan, mengingat lokasinya yang tepat untuk menjamin efisiensi dan efektivitas suplai minyak dan gas.
Seperti diketahui ketika Ibnu Sutowo mejabat sebagai direktur Pertamina, Batam dan pulau-pulau sekitar direncanakan sebagai basis logistik dan operasional Pertamina bagi usaha yang berhubungan dengan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi. Alasan mendasar menjadikan Batam sebagai sentral logistik, menurut Ibnu Sutowo karena hingga dasawarsa 1960-an Pertamina masih berpangkalan di Singapura. Pertamina pada saat itu tidak hanya menerima hasil yang 85 % akan tetapi juga harus menanggung biaya 85 % kontraktor. Dengan menjadikan Batam sebagai basis logistik perminyakan, diharapkan Pertamina dapat menghemat biaya secara signifikan, di samping menghemat devisa dan menghidupkan perekonomian negara karena biaya Pangkalan Batam akan dapat diserap oleh pasar dalam negeri.

Bahkan hasil kajian Rencana Induk Batam yang dilakukan oleh Nissho Iwai Co.Ltd dari Jepang dan Pacific Bechtel, Inc dari Amerika Serikat pad atahun 1972 merekomendasikan strategi pembangunan Batam menitikberatkan pada industri eksploitasi minyak dan gas, serta kegiatan pemrosesan produk ikutannya (pusat industri petroleum dan petrokimia). Dalam posisi geografis Batam yang terletak tepat di persimpangan jalur lalulintas Asia Barat-Asia Timur sangat strategis untuk dapat menarik manfaat dari jalur distribusi minyak yang ada.
Menanggapi rencana tersebut, pemerintah kemudian menjadikan Batu Ampar (satu wilayah di pulau Batam) sebagai wilayah enterport partikulir berdasarkan Keppres No. 74 tahun 1971 atas dasar Reglement A Ordonansi Bea (S. 1931 No. 471). Namun dalam perkembangannya terjadi penyimpangan seperti yang terjadi seperti saat ini.
Pembangunan BBK sebagai basis logistik dan industri perminyakan didukung dengan sumber daya migas yang besar diwilayah disekitarnya. Kepulauan Natuna—sebelah utara BBK memiliki cadangan minyak bumi mencapai 298,81 juta meter barrel oil (MMBO), dan cadangan gas alam sebesar 55,3 triliun square cubic feet (TSCF). [4] Disebelah barat BBK terdapat Dumai, Riau yang memiliki cadangan minyak bumi yang diperkirakan masih tersisa sekitar 28 miliar barrel.[5]

Tabel 32. Produksi Minyak Bumi, Kondensat dan Gas Propinsi Kepri [6]

Tahun
Minyak Bumi (Barel )
Kondensat (Barel)
Total (barel)
Produksi Gas (MSCF)
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
22,255,192.00 21,368,960.00 17,040,837.00 15,513,155.00 13,717,551.00 22,655,489.00 21,823,579.00 15,558,311.00
10,779.00 247,646.00 245,279.00 277,481.00 362,367.00 2,510,957.00 287,480.00 530,538.00
22,265,971.00 21,616,606.00 17,286,116.00 15,790,636.00 14,079,918.00 25,166,446.00 22,111,059.00 16,088,849.00
42,404,063.00 66,371,520.00 98,922,052.00 146,582,424.00 162,060,637.00 175,222,373.00 164,037,138.00 125,640,489.00

Sumber : Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)
Padahal guna mendorong proses percepatan industrialisasi yang dibutuhkan bukankah pembentukan KEK sebanyak mungkin, tetapi bagaimana merestrukturisasi pola industri nasional ke arah resource-based industri dengan ketergantungan minimal dari komponen luar negeri, dan meningkatkan secara maksimal penggunaan komponen dalam negeri menuju self-reliance agar perekonomian berakar di dalam negeri, sehingga akan memperkokoh daya-beli dan pasar dalam-negeri. ***
Reference;

[1] http://www.riau.go.id/index.php?module=articles&func=display&ptid=1&aid=789[2] Sumber: Special Economic Zones Performance, Lessons Learned, and ImplicationS for Zone Development,FIAS-The World Bank Group, April 2008
[3] pasal 25 s/d 38 Draf RUU KEK, fasilitas KEK lebih luas dari pada yang diberikan kawasan perdagangan bebas (Free Trade Zone) Batam, Bintan dan Karimun (BBK, Jika di BBK fasilitas hanya terbatas pada PPN, PPnBM, Bea Masuk dan Cukai. Di KEK Fasilitas diperluas menjadi PPh, PBB dan Pajak Daerah.
[4] http://203.130.230.7/id/index.php?option=com_content&task=view&id=3528& Itemid=1952
[5] http://www.riau.go.id/index.php?module=articles&func=display&ptid=1&aid=789
[6] http://dtwh2.esdm.go.id/dw2007/index.php?mode=oil
(Artikel ini juga dimuat di Global Justice Update, Tahun ke-7, Nomor 1, Maret 2009 )





tolak outsourching di Bekasi

22 08 2008

Salam Solidaritas

Pengalihan sebagian pekerjaan pada pihak lain atau bahasa umumnya outsourcing adalah bagian dari proses pasar bebas yang menuntut adanya flexibelitas tenagakerja dan diciptakan oleh pengusaha dalam upaya memenangkan persaingan dalam dunia usaha agar didapat keuntungan yang besar dengan cara menekan biaya tenagakerja ( labour cost ).Pengusaha mencari celah untuk tidak langsung berhubungan dengan pekerja /buruhnya dan bahkan cenderung mengelak dari tanggung jawab untuk memberikan kesejahteraan dan jaminan yang seharusnya diterima oleh pekerja Dalam era pasar bebas outsourcing makin marak dan cenderung digunakan oleh pengusaha dan pihak yang memanfaatkan celah hukum agar mendapatkan keuntungan dari pekerja yang terguir untuk masuk dalam jebakan kontrak kerja model outsourcing. Dalam prakteknya penyimpangan dari aturan hukum outsourcing dianggap biasa dengan alasan harus adanya penciptaan lapangan pekerjaan dan pekerja tidak punya pilihan saat membutuhkan pekerjaan.Karena dirasakan oleh pengusaha sistem outsourcing menguntungkan walaupun pada pelaksanaanya banyak menyimpang dari aturan hukumnya.

Dibalik bisnis outsourcing banyak pihak yang merasa mendapatkan keuntungan karena dengan sistem ini uang begitu mudah mengalir tanpa disadari bahwa mereka sudah menghisap keringat dan darah dari para pekerja outsourcing dari uang pungutan dan potongan upahnya Dari tahun ke tahun jumlah penyelenggara jasa tenaga kerja yang berkedok yayasan ,CV ,penyalur tenagakerja ,penyedia tenagakerja untuk bisnis outsourcing terus meningkat  karena lemahnya peran pemerintah untuk penegakan  hukum ketenagakerjaan. Pada praktek dilapangan aturan hukum outsourcing banyak dipelesetkan oleh para pengusaha dengan pengunaan pekerja outsourcing pada kegiatan yang berhubungan langsung dengan proses produksi karenanya adalah suatu kewajaran bila pekerja dan serikat pekerja harus menolak dan melakukan aksi dan demonstarsi sebagai bagian dari upaya menegakkan hukum ketenagakerjaan dan menuntut pemerintah untuk bersikap tegas dalam menghapus outsourcing yang menyimpang dari aturan hukumnya .Bisnis illegal ini makin marak dan menjamur di hampir semua kawasan industri yang ada di Indonesia dengan dalih penciptaan lapangan pekerjaan.

          14 Agustus 2008 jadi awal perlawanan FSPMI atas Outsourcing di tahun 2008 setelah perlawanan selama lima tahun dilakukan sejak tahun 2003 .Aksi serentak di Jakarta yang dipusatkan di Bundaran HI dengan menurunkan 2000 pekerja .Di Batam aksi dilakukan dengan menurunkan 700 pekerja dan di Jawa Timur dengan 200 pekerja .Aksi akan terus dilakukan sampai akhir tahun 2008 dan puncaknya akan dilakukan di bulan Oktober bersamaan dengan aksi Internasional untuk menghapuskan bentuk pekerjaan yang tidak jelas termasuk didalamnya outsoucing.Di Bekasi Kamis 21 Agustus 2008 dengan massa 500 pekerja FSPMI menduduki kantor Bupati  Bekasi dengan tuntutan  diterbitkannya SK Bupati tentang penghapusan outsoucing illegal yang menghentikan perijinan baru bagi penyelenggara outsourcing.

Sampai dinihari Bupati Bekasi belum juga datang dan menandatangani SK tentang Outsoucing,karenanya Jum¢at 22 Agustus 2008 para pekerja akan tetap menduduki kantor Bupati Bekasi dan melanjutkan tuntutanya sampai Bupati Bekasi mau menandatangani SK tersebut .

Karena Outsourcing di Bekasi ,Batam ,,Karawang dan dearah Kawasan Industri lainnya sudah merajalela dan keluar dari aturan undang undang maka FSPMI menyatakan sikap  :

 

1.       Menuntut dikeluarkannya SK Bupati /Walikota seluruh Indonesia untuk menghapuskan Outsoucing Ilegal dan mencabut ijin usahanya .

2.       Meminta Dinas Tenaga Kerja bagian Pengawasan menegakkan aturan hukum ketenagakerjaan yang berkaitan dengan outsourcing .

3.       Akan melakukan penutupan kawasan Industri bila pemerintah dan pengusaha tetap membiarkan outsourcing illegal beroperasi .

4.       Menghimbau Serikat Pekerja /Serikat Buruh untuk  terus melakukan aksi penghapusan dan perlawanan atas outsourcing secara bersama dan  berkelanjutan ditingkat daerah ,nasional dan internasional.

Dengan outsourcing illegal masa depan dan martabat pekerja sebagai manusia akan hilang Mari lakukan perlawanan outsourcing secara terorganisir dan berkelanjutan.

Salam Solidaritas.

Sekretariat DPP- FSPMI  : Jalan Raya Pondok Gede No :11 , Dukuh ,Kramat Jati Jakarta Timur

Telp  : 021- 87796916 ,Fax : 021- 8413954





RAKER I 26-27 April 2008

15 05 2008

Raker I pengurus PUK periode 2007-2010 telah dilakukan. pada Raker I ini dilakukan pembahasan program kerja untuk 1 tahun kedepan dan singkronisasi program. Banyak hal yang didapat pada Raker I tersebut karena memang baru kali ini dilakukan sepanjang berdirinya Serikat Pekerja dari jaman SPTP sampai SPMI periode kemarin belum pernah mengadakan Raker, why????????